Riau butuh 300 penyuluh KB

Kota Pekanbaru (ANTARA) - BKKBN Perwakilan Provinsi Riau membutuhkan 300 Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana untuk mengoptimalkanpengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di daerah itu.

"Tahun 2018 sudah diajukan banyaknya kebutuhan tenaga PLKB untuk Riau 108 orang, namun hanya dipenuhi lima PLKBdan minimnya keberadaan PLKB itu diyakini belum mampu mendorong suksesnya pengembangan program KKBPK di daerah ini," kata Kepala BKKBN Provinsi Riau Agus Putro Proklamasi di Pekanbaru, Jumat (30/8).

Dia mengatakan Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Riau kini masih dihadang kendala pengembangan program KKBPK, khususnya terkait dengan SDM, untuk memenuhi kebutuhan tenaga PLKB di 1.863 desa di Riau.

Sebanyak 1.863 desa itu, katanya, idealnya untuk satu desa harus tersedia tigaPLKB, namun kenyataan sekarang rata-rata satuPLKB untuk 10 desa, bahkan ada tiga kecamatan dengan satuPLKB.

"Kondisi minimnya ketersediaan SDM PLKB tersebut, jika dihitung satu kecamatan memiliki 40 desa, tentunya memengaruhi kurang maksimalnya pengembangan program KKBPK di desa apalagi di daerah terluar, terpencil, dan perbatasan," katanya.

Daerah terluar, terpencil, dan perbatasan memiliki hambatan yang cukup berat, selain minim sarana transportasi dan kondisi geografis yang sulit dijangkau sehingga sinergitas antara kementerian dan lembaga perlu diperkuat lagi.

Ia mengungkapkan saat mengunjungi suatu daerah, ada penduduk yang mengaku seumur-umur hidup mereka baru sekali mendapat perhatian orang Provinsi Riau yang datang ke Pulau Kijang di Kabupaten Inhil dengan jarak tempuh melalui penyebarangan laut selama tiga jam.

Di daerah itu, katanya, warga berpotensi gagal KB. Namun demikian,Mafirion, Anggota DPR RI Komisi IX, bersedia mengalokasikan anggaran bersumber dari honor pribadinya untuk menggaji bidan desa yang ditempatkan di pulau tersebut.

Selain menempatkan bidan desa di daerah terpencil tersebut, katanya, untuk mengatasi minimnya ketersediaan tenaga PLKB sejauh ini hanya dengan memberdayakan kader PKK dan kader posyandu, serta tenaga honor yang tentunya perlu diberi pelatihan tentang program KKBPK itu.