Untuk itu, Komisi IV DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat bersama PT CPI dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat untuk memintai keterangan terkait pencemaran limbah minyak tersebut.
Dia mengatakan, berdasarkan keterangan Chevron mereka mengakui terjadi pencemaran limbah di sepanjang 2.4 kilometer sungai di konservasi hutan lindung yang berlokasi di Minas, Kabupaten Siak.
Untuk menelusuri lebih jauh, pihak komisi IV DPRD Riau akan mengecek ke lapangan, bersama tim ahli untuk mengetahui dampak dari pencemaran tersebut.
"Tadi mereka menyampaikan bahwa itu sedang dibersihkan. Informasi mereka ada sepanjang 2,4 km. Tapi berdasarkan aduan masyarakat itu sepanjang sungai, makanya kita akan kelapangan untuk mengecek ini," ujar Ketua Demokrat Riau itu.
Asri tak ingin perusahaan penghasil minyak itu meninggalkan sejumlah persoalan sebelum berakhirnya masa kontrak pada 2021 mendatang.
"Kita tidak mau saat mereka habis kontrak dengan Riau, banyak persoalan yang ditinggalkan. Menguras APBD dan APBN untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Ini tidak kita inginkan," sebutnya.
Lebih jauh Legislator asal Kabupaten Rokan Hilir itu meminta CPI berkomitnen untuk membersihkan lahan dan aliran sungai yang tercemar limbah minyak.
"Gimana dulu mereka datang begitu pula mereka pergi. Itu kita tekankan tadi. Kalau bicara dampak tentu akan terasa 10 atau 20 tahun. kita tak mau tanggung kerusakan lingkungan setelah mereka pergi,"papat Asri.
Sementara itu, General Manager PGPA Chevron, Sukamto Thamrin meminta rekan media untuk menunggu klarifikasi tertulis dari pihak Chevron.
"Ada laporan masyarakat. Tadi kita jelaskan dari versi kita bahwa apa yang dilaporkan tidak semuanya sesuai juga dengan apa yang kita lakukan, jadi itu aja klarifikasi kita. Nanti kita sampaikan tertulis saja yah," paparnya.(Adv)
Baca juga: Pusat latihan gajah Minas dipindahkan ke Hutan Talang. Ada apa ya?
Baca juga: Chevron Paling Banyak Hasilkan Limbah B3 di Indonesia
