Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendukung kelanjutan program BBM Satu Harga untuk mewujudkan energi berkeadilan.
"Negara kita sangat luas, kepulauan yang disatukan oleh laut, jadi salah satu cara mewujudkan keadilan sosial untuk masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) adalah melalui BBM Satu Harga," kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Satgas Rafi Pertamina siagakan kebutuhan BBM sambut Ramadhan
Kemenko Maritim menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program BBM Satu Harga Tahun 2018 dan Rencana Pelaksanaan Tahun 2019, di Tangerang, Senin (6/5). Rakor dihadiri oleh Koordinator BBM Satu Harga Pertamina Zibuli Hisbul Masih dan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Muhammad Riswi Hisjam dan diikuti oleh perwakilan-perwakilan kabupaten yang mendapat prioritas pembangunan penyalur BBM Satu Harga.
Agung menuturkan meski telah berjalan, program tersebut masih merata dilaksanakan karena wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur khusus, infrastruktur jalan yang tidak memadai untuk pengiriman BBM dan belum ekonomis untuk dibangun penyalur karena volume yang kecil.
Pada tahun 2018, dari target 67 penyalur, Pertamina berhasil mengoperasionalkan 70 penyalur. Ditargetkan pada akhir 2019 total 160 titik penyaluran BBM Satu Harga untuk Kawasan 3T akan beroperasi.
Kendati demikian, mewujudkan BBM Satu Harga diakui Agung tidak mudah. Moda transportasi BBM ke penyalur yang ekstrem, kendala cuaca dan geografis juga kendala keamanan.
"Tempatnya terpencil, transportasi membutuhkan biaya tidak murah. Pemerintah harus melakukan terobosan. Jalur dibuka, suplai memadai, dan diperlukan subsidi. Saya yakin daerah yang membutuhkan sangat banyak," katanya.
Agung menjelaskan dalam komunikasinya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, diketahui terdapat daerah yang tidak mengusulkan mendapat BBM Satu Harga karena wilayah yang begitu terisolasi sehingga tidak mampu berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
"Listrik, BBM, telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar juga jadi modal untuk mengembangkan ekonomi, tanpa itu kehidupan tidak berkembang. Nah, dengan data yang tepat kita bisa lihat kekurangannya di mana, lalu kita perbaiki. BBM Satu Harga harus berlanjut, tapi infrastruktur jalan juga harus diperbaiki agar daerah-daerah ini tidak lagi terpencil terisolir, kalau daerahnya sudah terbuka, penyaluran BBM tentu akan lebih mudah dan subsidi transportasi dapat berkurang," tegasnya.
Baca juga: Pertamina MOR I apel siaga BBM dan epiji jelang Pemilu 2019
Baca juga: Perolehan pajak bahan bakar Riau Rp780 Miliar
Pewarta: Ade irma Junida
Kemenko Kemaritiman dukung kelanjutan program BBM Satu Harga
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman, Agung Kuswandono (Dokumentasi Kemenko Maritim))
