Pekanbaru (ANTARA) - Kalangan Anggota DPRD Riau mengkritisi ramainya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kabupaten/Kota mengajukan pindah tugas ke Pemprov Riau.
"Kita sudah over kapasitas, sudah tidak seimbang lagi antara belanja pegawai dengan pajak pembangunan. Jangan sampai pindah, terus menumpuk di provinsi, akhirnya duduk-duduk tidak bekerja. Mestinya ini dibatasi sama pak Gubernur," kata Anggota DPRD Riau dari Fraksi Hanura, Suhardiman Amby di Pekanbaru, Selasa.
Pria yang akrab disapa Datuk itu, meminta Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi dan Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan pemetaan antara beban kerja, anggaran dengan jumlah abdi negara di Lingkup Pemprov. Sehingga nantinya, tidak memberatkan APBD Riau.
"Sekarang yang duduk-dukuk (yang tidak bekerja) itu saja sudah sampai 60 persen, jadi beban kerjanya juga harus diukur. Kita minta dicek sama BKD dan sekda. Berapa beban kerjanya dipetakan secara baik," ucap Politisi asal Kabupaten Kuantan Singingi itu.
Baca juga: DPRD Riau proses pergantian posisi Wakil Ketua Dewan dari Fraksi Demokrat
Dia juga tidak menerima apapun alasan ASN untuk mengajukan pindah, karena sebagai pegawai negeri harus siap ditempatkan dimanapun.
"Tidak ada lagi alasan karena orang terdekat atau keluarga untuk pindah. Kita maunya bicara professional dan proporsional. Profesional menempatkan orang-orang sesuai kompetisi bidangnya. Dan proporsional menuturkan kebutuhan penempatan ASN," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu menambahkan, masuknya PNS yang baru ke dalam lingkungan Pemprov Riau akan membebani APBD 2019, untuk itu ia berharap Pemprov hanya menerima pegawai yang dirasa bisa meningkatkan kinerja Pemerintahan.
"Selagi alasannya masuk akal, ya kita tidak masalah. Hanya saja, bukan hal yang baik kalau misalnya dia pindah karena memiliki barter dukungan. Itu sangat tidak benar," kata Politisi PDIP ini.
Legislator asal Pekanbaru ini meyakini sosok Syamsuar pasti mengambil sikap bijaksana dalam menyeleksi pegawai dari kabupaten kota yang menginginkan perpindahan ke Pemprov Riau.
"Ini kan masih pengajuan, pak Syamsuar pasti paham mana yang perlu di terima mana yang tidak, di Pemprov kan masih banyak orang juga," tuturnya.
Baca juga: Komisi II DPRD Bengkalis gali potensi pengolahan ikan dengan cara khusus
Baca juga: SBY dikabarkan teken surat pergantian Noviwaldy dari jabatan Wakil Ketua DPRD Riau
DPRD Riau minta PNS Kabupaten/kota jangan pindah ke provinsi
Suhardiman Amby Sekretaris Komisi III DPRD Riau (Antaranews/Diana Syafni)
