Pimred Harian Berantas Divonis 1 Tahun Penjara

id Bupati Bengkalis,Harian Berantas,pencemaran nama baik bupati bengkalis

Pimred Harianberantas.co.id di vonis satu tahun kurungan penjara dan denda Rp100 juta oleh majelis hakim PN Pekanbaru.

Pekanbaru, (Antaranews Riau) - Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Riau menjatuhkan vonis satu tahun kurungan penjara dan denda Rp100 juta, subsider tiga bulan kuraungan kepada terdakwa Toro Pimpinan Redaksi (Pimpred) Harianberantas.co.id dalam sidang pencemaran nama baik Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Senin.

Sidang dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Yudisilaen SH didampingi dua hakim anggota.

Menurut hakim, terdakwa Toro secara hukum terbukti bersalah melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 46 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Baca juga: Media Gadungan yang imitasi Media Arus Utama Jadi Target Penertiban

Toro didakwa JPU melakukan pencemaran nama baik Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. Perbuatan itu dilakukan sekitar Januari hingga Desember 2017. Ketika itu, terdakwa memposting berita-berita di media online terkait kasus yang diduga menjerat Bupati Amril.

Diantaranya berjudul, “Terkait Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 M, Bupati Amril Mukminin tak Kebal Hukum”. “Bupati Amril Mukminin Diduga Terlibat, Polda Riau Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis”.

Tidak hanya itu, terdakwa juga memuat berita lain berjudul “Bupati Bengkalis Terancam Dilaporkan Balik ke Polda”, “Bupati Amril Mukminin Resmi Dilaporkan ke Polda Terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos Bengkalis.

Baca juga: Bengkalis bangun Mualaf Center di daerah terpencil

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syafril SH dan Wilsa SH. 18 bulan penjara, serta denda Rp100 juta dengan subsider tiga bulan penjara.

Sementara itu Toro ketika dihubungi menyatakan masih pikir-pikir dengan putusan tersebut dan akan mengajukan memori banding.

"Kita akan mengajukan banding, vonis yang dijatuhkan hakim menurut saya adalah rekayasa dan menguntungkan pelapor sesuai tuntutan JPU," ujar Toro.

Bahkan Toro berencana akan melaporkan hakim ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, karena dinilai melakukan rekayasa.

"Intinya saya tidak menerima hasil putusan tersebut karena dinilai telah mencederai kemerdekaan pers," tegas Toro.

Baca juga: Gawat, Kelenteng di Bengkalis digunakan untuk Transit Narkoba

Pewarta :
Editor: Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar