Kuwait (Antarariau.com/Reuters) - Presiden Irak Barham Salih pada Ahad (11/11) mendesak Amerika Serikat untuk mempertimbangkan posisi ekonomi dan politik Baghdad sementara negara-negara berunding mengenai keringanan bagi Irak dari sanksi-sanksi yang diberlakukan kembali oleh Washington terhadap Iran.
Amerika Serikat mengatakan pada Jumat, Irak dapat terus mengimpor pasokan energi dan gas alam dari Iran selama kurun waktu 45 hari sepanjang Irak tidak membayar impor dari Iran dengan menggunakan dolar AS. Sanksi-sanksi atas sektor perminyakan Teheran berlaku efektif pada 5 November.
"Kami tidak menginginkan Irak terbebani sanksi-sanksi AS atas Iran," kata Barham Salih, presiden Irak yang baru terpilih, kepada wartawan dalam kunjungan ke Kuwait.
Irak ingin memelihara hubungan "berimbang" dengan semua tetangga-tetangganya dan masyarakat internasional, kata dia.
"Iran merupakan negara tetangga dan kepentingan kami memiliki hubungan baik dan stabil dengan Iran," kata dia, dengan menambahkan rakyat Irak juga ingin memperdalam hubungan dengan negara-negara Arab dan Teluk.
Irak perlu membangun kembali ekonomi dan prasarananya setelah keluar dari konflik yang menghancurkan dengan IS.
Para pejabat bank sentral Irak mengatakan pada Agustus bahwa ekonomi negaranya terkait erat dengan Iran yang non-Arab.
Berita Lainnya
Amerika Serikat mulai lancarkan serangan balasan di Irak dan Suriah
03 February 2024 12:17 WIB
Jordania taklukkan Irak secara dramatis untuk melaju ke perempat final Piala Asia 2023
30 January 2024 13:14 WIB
Presiden Turki Erdogan akan pimpin pertemuan keamanan pascaserangan di Irak
13 January 2024 11:09 WIB
Insiden kebakaran pesta pernikahan di Irak akibat kelalaian fatal
02 October 2023 14:41 WIB
Suhu di Irak berpotensi tembus capai 50 derajat Celsius
20 July 2023 12:41 WIB
Irak telah ekspor sekitar 99 juta barel minyak mentah pada April
03 May 2023 10:44 WIB
Angelina Jolie ke Irak untuk kunjungi penyintas Genosida ISIS
02 February 2023 16:11 WIB
Presiden terpilih Irak Abdul Latif Rashid serukan segera bentuk pemerintahan baru
18 October 2022 12:04 WIB