Pekanbaru, (Antarariau.com) - Jaringan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Pantau Gambut menilai belum ada satu pun dari empat pasangan calon Gubernur Riau periode 2018-2023 yang memiliki visi, misi dan program kelestarian lingkungan terkait perlindungan gambut.
"Ini sangat kita sayangkan karena 50 persen geografis Riau adalah gambut dan sudah jadi perhatian pemerintah pusat dan dunia betapa pentingnya pelestarian gambut karena dampak dari kebakaran yang menimbulkan bencana asap luar biasa," kata Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut Riau, Romes Irawan Putra Kaliptra Andalas, di Pekanbaru, Rabu.
Romes menjelaskan bahwa Pantau Gambut telah meneliti visi, misi dan program seluruh pasangan Cagub Riau. Meski tidak ada satu pun dari Cagub Gubernur Riau yang menyebut soal gambut dalam visi, misi dan programnya, terdapat dua pasangan calon (Paslon) yang spesifik menuliskan soal kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Namun, tidak ada penjelasan lebih detil bagaimana program ini akan dijalankan dan juga ukuran-ukuran kesuksesannya juta tidak ditulis.
"Hanya ada dua Paslon yang mengangkat secara spesifik tentang Karhutla, yakni pasangan Syamsuar-Edi Nasution dan Lukman Edi-Hardianto. Tapi ya tidak spesifik tentang perlindungan gambut dan bagaimana menjalankannya," kata Romes.
Ia mengatakan kondisi tersebut sangat mengherankan karena Riau adalah daerah sangat rentan karena "langganan" terjadi Karhutla, serta menjadi provinsi prioritas program restorasi gambut nasional.
Selain itu, kerugian besar dari bencana asap 2015 di Indonesia seharusnya sulit untuk diabaikan, yakni mencapai angka Rp220 triliun. Sedangkan di Riau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghitung kerugian ekonomi akibat kebakaran Riau pada 2013 mencapai lebih dari Rp20 triliun.
"Ini mengherankan, kenapa tidak satu pun dari Paslon ini yang bicara soal gambut dan asap. Padahal mereka pasti tahu persis bahkan mengalami bagaimana dampak dari kebakaran hutan dan gambut setiap tahunnya. Jadi mereka itu akan kerja untuk siapa dalam lima tahun menjabat nanti?," kata Romes.
Ia mengatakan, kajian Pantau Gambut ini tidak memberikan saran bagi pemilih untuk memberikan suara kepada calon tertentu. Kajian ini harusnya jadi bahan untuk Paslon memperbaiki visi dan misinya. Minimal ini bisa mengetuk hati para kandidat, ujar Romes.
Sementara itu, Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Suryadi, mengatakan dalam aturan terkait upaya penyelamatan gambut mengatur keterlibatan pemerintah daerah sangat jelas. Meski begitu, Walhi juga tidak mau isu lingkungan khususnya gambut jadi sekedar bahan jualan kampanye semata.
"Isu ini jangan dijual saat kampanye saja, tapi harus spesifik bagaimana melaksanakannya nanti," kata Suryadi.
Sangat Disayangkan Tidak Satupun Paslon Pilgub Riau Bicara Perlindungan Gambut
